DigitalGlobe, perusahaan penyedia citra satelit komersial dan produk informasi geospasial dari California, Amerika Serikat, mengumumkan kerjasamanya dengan Direktorat Pajak Bumi dan Bangunan, Departemen Keuangan Republik Indonesia. Citra satelit Quickbird akan digunakan untuk mengidentifikasi tanah yang bisa terkena pajak, membantu klasifikasi dan kategori properti. Kerjasama ini makin memperkuat posisi DigitalGlobe sebagai solusi bisnis baik bagi sektor publik maupun swasta.
Pemerintah Indonesia akan mendapatkan citra satelit yang akan digunakan sebagai peta dasar untuk survey pajak bumi dan bangunan.
"Citra satelit QuickBird dari DigitalGlobe memberikan solusi praktis dalam menghadapi tantangan yang kita alami dalam penaksiran pajak properti," tutur Agung Budidowo, Kepala Sub Direktorat di Direktorat Jenderal Pajak. "Dengan adanya satelit ini kita bisa mempercepat pengumpulan pajak dengan penaksiran harga yang lebih cepat dibanding dengan survey tradisional yang biasa dilakukan," tambahnya.
Sementara itu Wakil Presiden dan General Manager unit bisnis komersial DigitalGlobe Marc Tremblay mengatakan pemerintah Indonesia memiliki tanggung jawab untuk menaksir harga tanah secara adil, hal yang menurutnya sulit dilakukan dengan survey tradisional pada daerah yang terpencil, daerah pelosok atau pedesaan. "Dengan menggunakan data inderaja ini Pemerintah Indonesia bisa mendapatkan pengukuran yang akurat dan juga karakteristik lahannya, sehingga assesment nilai pajaknya menjadi lebih adil," paparnya.
Produk DigitalGlobe memang dikenal sebagai citra satelit resolusi tinggi yang bisa membantu pemerintah, swasta dan para pekerja yang memiliki mobilitas tinggi dalam mengambil keputusan penting lewat teknologi yang mudah, baik melalui layanan web, layanan berbasis lokasi, dengan piranti genggam atau dengan sistem kerja yang biasa dilakukan sehari-hari. DigitalGlobe memiliki berbagai produk citra satelit, foto udara dan produk citra berbasis web yang digunakan di berbagai sektor seperti eksplorasi minyak dan gas, pengelolaan aset dan pekerjaan umum, atau layanan gratis seperti yang dilakukan Google dan Zillow.com.
Sayangnya belum ada konfirmasi dari pihak Direktorat Pajak untuk mengetahui berapa besar nilai kerjasama ini dan apakah data yang digunakan juga bisa digunakan untuk sektor publik lainnya.
Sumber : Geografiana.com
